WAWANCARA

Mimpi Generasi Indonesia 2045

Generasi 100 tahun Indonesia tidak hanya mampu bersaing di tingkat kawasan, regional, melainkan pula di tingkat internasional. Dengan jumlah penduduk yang diperkirakan berjumlah 280 juta, Indonesia menjadi kekuatan ekonomi terbesar ke-12 di dunia. Itulah bagian dari visi besar Kementerian Pendidikan Nasional.

Dengan cara saksama, Fasli Jalal membaca buku yang ada di atas meja kerjanya. Di hadapannya terdapat sejumlah tumpukan surat yang tersusun dengan rapi. Ia lalu langsung menutup buku yang sedang dibacanya, kemudian beringsut menyalami saya.  Di luar hujan masih mengguyur Jakarta yang mengakibatkan kemacetan  “Kondisi jalan di Jakarta memang tidak bisa diprediksi. Apalagi hujan seperti ini. Jalan macet,” cetus lelaki kelahiran Padang Panjang, 1 September 1953 itu di Kementerian Pendidikan Nasional, Jakarta.

Wakil Menteri Pendidikan Nasional itu menegaskan, pada 2045 Indonesia memiliki kekuatan di bidang ekonomi yang besar. Meski masih jauh dibandingkan dengan tingkat ekonomi Singapura, Malaysia, Thailand, maupun  Korea, tetapi ia yakin Indonesia mempunyai kekuatan besar. Alasannya? “Karena jumlah penduduk kita besar dan ekonomi kita tumbuh dengan konsisten di atas 5 persen per tahun, maka orang percaya bahwa Indonesia dapat mencapai kondisi itu,” terang alumnus Universitas Cornell, Ithaca, New York, Amerika Serikat.

Meski tanpa catatan di tangan, Fasli Jalal mampu menganalisis dan mengurai kondisi Indonesia pada 2045  berupa peluang dan tantangannya dengan bahasa yang terstruktur, rinci, dan lugas. Berikut petikan wawancara saya (K)  dengan Fasli Jalal (F).

(K) : Apa yang menjadi dasar berpikir Kementerian Pendidikan Nasional memiliki visi tentang menyiapkan generasi satu abad kemerdekaan Indonesia?

(F) : Dasar berpikirnya adalah bahwa pemerintah sudah membuat peraturan tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) yang dibuat oleh Bappenas dan itu sudah menjadi keputusan presiden yang mempunyai visi hingga 2025. Setelah itu ada skenario tentang Rencana Pembangunan Ekonomi 2025 sebagai salah satu titik, tetapi itu juga merujuk pada titik yang lainnya adalah  100 tahun Indonesia merdeka 2045.  Selama ini dokumen-dokumen kita banyak merujuk kepada strategi kita sampai 2025, sekarang harus diperkaya dengan menyiapkan pendidikan dalam mendukung Rencana Pembangunan Ekonomi 2045 itu. Jika kita lihat  dari rencana kita untuk jangka 2025, dari sisi ekonomi kita akan menaikkan pendapatan per kapita dari 3 ribu dolar, menjadi 13 ribu dolar. Jika itu dikalikan dengan jumlah penduduk saat itu yang berjumlah 280 juta, maka kita akan menjadi ekonomi nomor 12  terbesar di dunia, meskipun pendapatan kita hanya 13 ribu dolar.

(K) : Lalu?

(F) : Untuk itu kita kemudian menyiapkan  semua strategi pendidikan, yang dibagi menjadi beberapa tahap. Pertama, dari 2010 hingga 2015.  Itu kita katakan sebagai masa untuk meningkatkan kualitas pelayanan dari jajaran pendidikan kepada murid, guru, orang tua, dan masyarakat lain, termasuk dunia usaha. Kedua, dari 2015 hingga 2020 kita mulai berbicara secara regional. Artinya, mutu pendidikan kita sudah diperhitungkan di tingkat regional. Ketiga, dari 2020 hingga 2025, kita sudah berbicara di tataran internasional, bukan hanya di kawasan, melainkan juga di tingkat dunia. 

Oleh karena itu, pada 2004 hingga 2009 kita meningkatkan kapasitas dan meningkatkan modernisasi. Jadi, kita mengembangkan sekolah, menambah sekolah baru, menambah kapasitas, baik di  sekolah maupun perguruan tinggi dan meningkatkan modernisasi, yaitu ; meningkatkan kemodernan dari pelayanan dengan meningkatkan sarana dan prasarana, labor, memasukkan IT dalam sistem administrasi, sistem pembelajaran, dan menyediakan labor-labor komputer di sekolah-sekolah, dan berbagai upaya-upaya untuk membuat sekolah kita lebih responsif untuk kemodernan dalam proses belajar mengajar. Sementara itu, pada 2010 hingga 2014 adalah mengutamakan pelayanan prima kepada semua pemangku kepentingan, sedangkan pada 2015 hingga 2019, kita sudah berbicara daya saing regional, 2020 hingga 2024 kita sudah berbicara masalah daya saing internasional atau global.

(K) : Apa yang Anda maksud regional?

(F) : Itu mencakup Asean dan juga  tentu negara-negara tetangga kita. Sekarang itu ada dua, jika 10 negara itu kita sebut Asean, ada juga yang merujuk kepada komunitas Asia Timur (East Asean Community). Jadi, tidak hanya Asean saja, tetapi juga meliputi berbagai negara Asia Timur, seperti ; Korea, Papua Nugini, Jepang, China, juga bisa masuk. Jadi, itu akan lebih luas tantangannya,  tetapi peluang untuk bekerja sama dengan mereka akan lebih tinggi.

(K) : Selain  Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) yang dibuat oleh Bappenas, apa landasan lain untuk menyiapkan generasi 100 tahun Indonesia merdeka?

(F) : Ya, Undang-Undang Dasar 1945 mendudukkan dalam Pasal 31, tetapi fungsi pendidikan itu luas. Oleh karena itu, kita juga merujuk pada Pembukaan Undang-Undang Dasar kita di mana harus melindungi segenap tumpah darah dan wilayah Indonesia. Oleh karena itu, kita sudah memiliki pendidikan dengan program studi pertahanan, National Defence University. Lalu, bagaimana kemandirian kita dalam industri pertahanan, seperti ; senjata, roket, kendaraan, kapal, termasuk pesawat, itu didukung oleh program studi perguruan tinggi. Selain itu, kita juga akan memajukan kesejahteraan umum. Artinya, tingkat ekonomi kita harus baik.

Oleh karena itu, skenario mendukung pertumbuhan ekonomi dari sisi sumber daya manusi menjadi bagian dari rujukan kita. Upaya ketiga, bagaimana kita secara terus menerus memfasilitasi pencerdasan kehidupan bangsa yang dibangun oleh life long learning,   pembelajaran yang terus-menerus dari individu-individu yang berkelompok menjadi komunitas pembelajar (learning communities). Nah, itulah proses pencerdasan dari kehidupan bangsa. Tentu, nanti dengan berbagai program studi kita dengan membuka  program studi Indonesia di berbagai perguruan tinggi di seluruh dunia, di negara-negara yang berminat. Selain itu, membuka program-program studi tentang negara-negara lain di perguruan tinggi kita, ada studi Amerika, Eropa, Jepang, dan lain-lain. Dengan begitu,  kita ikut menciptakan perdamaian dunia.  Jadi, keempat tujuan di Pembukaan UUD 1945 dapat kita dukung dari pendidikan.

(K) : Selain itu?

(F) : Pasal 31 UUD tentu tujuan utamanya adalah menyukseskan wajib belajar. Oleh karena itu, semua anak bangsa, mengembangkan daya saing bangsa melalui pendidikan tinggi dan avokasi serta bagaimana agar kita juga punya peluang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang merangsang inovasi, itu juga perlu dikembangkan. Ke depan, kita tidak bisa lagi bertumpu pada sumber daya alam atau sumber daya manusia saja, tetapi justru bertumpu pada kepada knowledge base. Jadi,  bagaimana ilmu pengetahuan dengan  berbagai hasil yang telah dilahirkannya dalam bentuk inovasi dan kreativitas menjadi pendukung daya saing bangsa kita.

(K) : Artinya, kondisi sumber daya manusia Indonesia akan lebih mampu bersaing?

(F) : Betul, itu yang kita harapkan. Karena jika kita melihat anak-anak kecil kita sudah mempunyai software komputer yang berlaku di dunia. Padahal, mereka baru Sekolah Dasar (SD) dan SMP. Jadi, untuk industri kreatif ini jika kita pandai, basis pendidikan yang kuat, ditambah dengan rangsangan terhadap kreativitas dan inovasi serta mereka diberikan wawasan tentang apa yang terjadi di dunia, dengan memberikan contoh-contoh dengan studi banding, ikut lomba-lomba internasional, saat mereka pulang, mereka sudah menjadi anak-anak yang  sangat kreatif.

(K) : Sejauh ini, bagaimana daya saing sumber daya manusia yang kita miliki?

(F) : Ya, kalau kita lihat dari daya saing, pertama, biasanya digambarkan oleh pencapaian rata-rata lama pendidikan dan kemudian dengan struktur  dari pendidikan itu sendiri, struktur pendidikan tenaga kerja. Rata-rata itu juga menghitung orang yang pensiun dan anak-anak kecil.  Jika kita lihat dari rata-rata lama pendidikan, kita baru sekitar 7, 6 tahun. Jadi, rata-rata orang Indonesia baru setara kelas I SMP atau atau mendekati kelas II SMP.  Sdementara itu, jika kita lihat struktur tenaga kerja kita lebih dari 110 juta, maka pendidikan tenaga kerja kita itu 51 persen paling tinggi itu SD atau mereka putus SD atau buta huruf. Jika 51 persen dari 110 juta saja, berarti tenaga kerja kita dengan pendidikan maksimal hanya SD itu lebih dari 55 juta.  Di dalamnya ada 8 juta anak yang berusia lebih 15 tahun yang masih buta huruf.  Sementara itu, yang di pendidikan tinggi baru sekitar 6 persen, 3 persen lebih di S1 dan mendekati 3 persen di Politeknik dan Diploma I, II, dan III. Di posisi tengah itu adalah SMP dan gabungan SMA dan SMK. Pada 2025 kita ingin mengganti yang paling tinggi SD itu sudah diturunkan menjadi 10 persen dari 51 persen sekarang. Kita mengharapkan saat itu, boleh dikatakan mereka yang buta huruf jumlahnya hanya kecil saja.  Karena wajib belajar 9 tahun kita itu menyentuh mereka semua.

(K) : Akankah pada 2045 sudah tidak ada masyarakat yang buta huruf?

(F) : Sulit untuk memastikan. Karena ada mereka yang drop out, kemudian ada suku-suku terpencil yang tidak suka untuk sekolah, misalnya, suku Baduy, suku Anak Dalam. Namun, itu hanya tertentu dan jumlahnya sudah kecil.Namun, mereka harus dilayani dan tidak perlu dipaksa untuk baca tulis hitung dalam konteks akademik, melainkan lebih untuk mendampingi mereka untuk belajar secara fungsional.  Misalnya, mereka mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan hitung-hitungan karena mereka mengenal uang, pedagang. Jadi, tidak perlu teori-teori matematika, kemudian bagaimana mereka mampu berkomunikasi, dan cukup paham hal-hal yang sederhana dalam tulisan-tulisan. Paling-paling membaca dokumen-dokumen, minimal KTP-nya, jika ia mengisi formulir. Hal-hal seperti itu yang perlu kita pastikan.

(K) : Bagaimana dengan sarjana?

(F) : Sarjana akan lebih kurang 15 persen. Artinya, dari 3 persen berubah menjadi 15 persen. Jumlahnya lebih dari 17 juta, Diploma berjumlah 12 juta lebih. Jadi, pada tahun 2045 berjumlah 30 juta lulusan perguruan tinggi. Nah, bagian terbesar itu sudah berpindah dari SMP ke SMA/SMK, sementara  yang di bawahnya tinggal 10 persen. Itu perhitungan dari sisi jenjang yang diselesaikan.

(K) : Apakah itu sudah menjawab persoalan mutu dan relevansi pendidikan?

(F) : Mutu itu menjadi persoalan yang sangat vital. Mutu itu digambarkan dengan guru dan dosen.  Oleh karena itu, dengan adanya Undang-undang Guru dan Dosen, kita memacu agar semua guru memiliki ijazah S1 dan mengikuti uji sertifikasi. Jika lulus mereka akan diberi tunjangan profesi. Jika kita gabungkan antara guru di Kementerian Pendidikan Nasional dan guru di Kementerian Agama,  itu tinggal 3, 4 juta, kemudian mereka yang belum S1, kita  berikan beasiswa untuk kepada mereka untuk menjadi  S1.

Untuk dosen pada 2015 tidak boleh lagi yang berijazah di bawah S2, semua harus S2. Kita mengharapkan dari 25 persen dari dosen itu harus S3. Itu jumlah yang cukup besar. Oleh karena itu, kita menyediakan beasiswa dalam negeri untuk doktor, lebih kurang sekitar 7500 yang lama ditambah 3 ribu yang baru. Tiga tahun terakhir, kita mengirim ke luar negeri 2500 dosen dan tahun ini kita mengirim 1000 untuk memperoleh Ph.D atau S3 di luar negeri. Itu upaya supaya mutu pendidikan benar-benar dibangun oleh guru dan dosen. Untuk itu kualitas akademik dan kesejahteraan dengan uji sertifikasi diberikan satu kali lipat dari gaji pokoknya, sedangkan untuk guru besar, mereka dapat tiga kali. Satu kali gaji pokok sebagai dosen profesional, dua kali gaji pokoknya untuk tunjangan kehormatan. Jadi, mereka agak tenang dalam mengajar.

(K) : Bagaimana persiapan penambahan guru-guru baru?

(F) : Setelah proses uji sertifikasi selesai pada 2015, kemudian kita menyiapkan guru baru. Caranya kita mengubah dengan pendidikan profesi guru. Jadi, kita dulu pendidikan guru hanya empat tahun, sekarang empat tahun akademik ditambah satu tahun pendidikan profesi guru yang lebih banyak praktik. Mereka yang ingin menjadi guru bisa dari IKIP atau sekolah ilmu pendidikan, bisa juga dari S1 ilmu murni dengan mengikuti pendidikan profesi guru. Artinya, jika mereka ingin menjadi guru matematika, mereka bisa saja S1-nya dari MIPA. Mereka tidak ditambah lagi dengan ilmu matematika yang dimilikinya, melainkan ditambah dengan ilmu pedagogik dan praktiknya yang diperkuat,

(K) : Apa saja tantangan dalam menyiapkan generasi 100 tahun Indonesia merdeka?

(F) : Kita paling tidak harus memperhatikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan anak-anak SD sekarang. Mereka yang SD dan Madrasah Ibtidaiyah berjumlah lebih dari 29 juta. Karena itu bagian dari wajib belajar, maka biayanya harus gratis, bermutu, dan relevan. Oleh karena itu, BOS (Biaya Operasional Sekolah) itu menjadi instrumen yang penting agar dapat melaksanakan operasional dari segi pengajaran. Namun, karena banyak sekolah-sekolah yang mau rontok dan roboh, maka perlu direhab. Kita menyediakan 10 triliun untuk biaya rehabilitasi, dan penyediaan alat-alat, perpustakaan, buku, dan lain-lain.  Tiap tahun biaya itu dinaikan, di samping memberikan kesejahteraan kepada guru, sekolahnya kita bangun, dan operasionalnya pun kita tingkatkan.

Anak-anak di PAUD itu usia 0-6 tahun yang berjumlah lebih dari 29 juta. Jadi, data lahir setiap tahun itu sekitar 4 juta bayi. Sejak masa kehamilan, mereka harus dipersiapkan supaya perkembangan otaknya nanti tidak membuatnya terhambat untuk bersekolah. Otak itu lebih cepat prosesnya saat kehamilan. Oleh karena itu, kita juga bekerja sama dengan jajaran kesehatan untuk memberikan perhatian pada calon-calon ibu atau pasangan yang sedang hamil. Nah, kemudian setelah lahir, kita memberikan stimulasi-stimulasi melalui Pendidikan Anak Usia Dini. Ada yang dua tahun pertama itu terintegrasi dengan posyandu dan BKB (Bina Keluarga Balita), dua tahun berikutnya di kelompok bermain, taman penitipan anak, dan berbagai kelompok PAUD sejenis, baik itu di masjid, gereja, pura, dan lain-lain. Kemudian mereka yang berusia lima hingga enam tahun itu masuk Taman Kanak-kanak (TK). Itu agak formal. Jika tidak ada TK, mereka bisa meneruskan di kelompok bermain. 

(K) : Seperti apa perkembangan PAUD ke depan?

(F) : Pertama, kita harus melakukan sosialisasi yang besar-besaran kepada RT/RW, organisasi  agama, perempuan, jalur masjid, gereja. Pokoknya,  segala macam orang yang peduli pada anak dan punya akses untuk anak.  Saya baru saja bertemu dengan 48 organisasi perempuan dan agama nasional, dan kemudian 5 lembaga per provinsi, yaitu : Himpunan Pendidik Usia Dini, PKK, Dharma Wanita, Ikatan Guru TK , dan Forum PAUD. Selain itu, ditambah dengan kalangan perguruan tinggi. Kita juga diskusi di Yogya. Diskusi itu membicarakan bagaimana cara kita membuat PAUD itu dipahami oleh orang tua, RT, RW.

Di Jakarta itu, PAUD sudah dicanangkan di tingkat RW, bahkan juga di tingkat RT. Kemudian kita siapkan pelatihan-pelatihan dan memfasilitasi untuk melatih pemandunya, baik yang kita sebut guru TK atau tutor PAUD atau guru PAUD. Kita memberikan beasiswa untuk S1 PAUD atau kita buat sertifikasi guru PAUD, menengah, dan tingkat lanjut. Pelatihan itu selama 200 jam per level. Meski mereka hanya lulusan SMK atau SMA, tetapi jika sudah mengikuti pelatihan tersebut, maka mereka dapat menyelenggarakan PAUD di daerah di mana mereka tinggal.  Kita juga mengembangkan terus perguruan tinggi baru, baik negeri maupun swasta yang membuka program studi guru PAUD, di dalamnya terdapat guru TK.

(K) : Berapa banyak program studi PAUD di Indonesia?

(F) : Sekarang kita sudah mempunyai 25 program studi PAUD di seluruh Indonesia. Paling-paling mereka hanya menerima 40 hingga 80 mahasiswa. Meski dikalikan 25, tetapi untuk melayani anak, angka itu masih tergolong sedikit. Karena untuk PAUD itu makin ke bawah makin kecil rasio guru dengan murid. Misalnya saja di taman penitipan anak,  untuk tiga orang anak, gurunya hanya satu. Namun, jika sudah masuk kelompok bermain, satu guru bisa untuk 10 orang anak, makin ke atas makin tinggi. Satu guru bisa untuk 15 orang anak. Anggap saja  rata-rata satu guru untuk 10 orang, kita, kan, punya 29 juta anak PAUD, maka kita butuh sekitar 2, 9 juta guru. Padahal, sekarang itu guru PAUD hanya 200 ribu. Namun, kita tidak cemas karena untuk sementara guru PAUD itu tidak harus berijazah S1.

(K) : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sangat erat kaitannya dengan pendidikan karakter. Dapatkah Anda menjelaskannya?

(F) : Karena pendidikan karakter itu dilakukan melalui habituasi, pembiasaan, keteladanan. Makin kecil umur anak dan makin ke bawah jenjangnya, makin penting pendidikan karakter itu. Di PAUD itu pendidikan terbesarnya adalah pendidikan karakter dalam suasana bermain yang diteladankan oleh para pengelola. Dari pengetahuan, kemudian anak mempunyai sikap dan menjadi praktik keseharian, lalu diinternalisasi sehingga akhirnya menjadi kebiasaan. Nilai-nilai yang membangun karakter itu harus dipastikan secara sungguh-sungguh untuk dikembangkan di PAUD.

     

(K) : Adakah tantangan berikutnya?

(F) : Setelah tamat di wajib belajar usia mereka 15-16 tahun.  Saat ini ada sekitar 3, 6 hingga 3, 7 juta yang  telah selesai mengikuti wajib belajar. Sekarang ini, tugas wajib belajar itu pemerintah, maka tidak boleh ada anak yang tidak bersekolah.  Namun, setelah itu sudah ada pilihan. Pemerintah tidak lagi dimandatkan untuk melaksanakan pembiayaan 100 persen.  Untuk itu, saat ini mereka masuk dalam tiga jalur. Pertama, jika mereka tidak sekolah lagi, baik karena alasan ekonomi atau mencari uang untuk membantu orang tua, atau sekolah yang ada terlalu jauh sehingga mereka tidak bisa membiayainya. Saat ini mereka yang masuk jalur ini  berjumlah satu hingga 1, 2 juta anak. Saat ini kita menyediakan pelatihan life skill (kecakapan untuk keterampilan), mulai di bidang elektronik, otomotif, pertanian, cullinary, apa saja ada. Ada 144 kursus yang ditawarkan kepada mereka, sebagian dari kursus-kursus itu kita yang membiayai. Kita menyiapkan beasiswa kepada mereka sehingga mereka mengikuti kursus di lembaga yang sudah terakreditasi dan trackrecord  sudah ada dalam memberikan kompetensi tersebut. Setelah itu, kita memberikan block grant per kapita kepada lembaga kursus itu, sehingga kursus tersebut dapat menjalankan seperti mereka menerima peserta dari masyarakat yang membayar sendiri. Tapi sekarang untuk anak-anak yang putus sekolah dan dari keluarga yang tidak mampu,  pemerintah yang membiayai. 

Kedua, masuk ke SMK. Karena di SMK itu tiga tahun dan 70 persen mereka harus praktik, permagangan, biaya, tempat permagangan,  workshop-workshop, alat-alat yang digunakan, biaya operasional pendidikan, itu jauh lebih mahal daripada Sekolah Menengah Atas.  Jadi, itu merupakan tantangan, karena distribusi mereka tidak selalu identik dengan distribusi pabrik atau dunia usaha, akibatnya di tempat-tempat yang industrinya berkembang, tempat praktik mereka tidak ada masalah. Namun, di tempat-tempat yang jauh, pratiknya bermasalah, karena mereka perlu  biaya transpor, biaya hidup.

Di sini masih ada  tantangan  bagaimana kita memberikan pengalaman praktik. Jika industri tidak tersedia,  terpaksa kita harus membuat simulasi yang kita sebut Unit Produksi di SMK-SMK itu, misalnya, dengan membuatkan mereka hotel mini. Hotel mini itu digunakan untuk menjual jasa kepada masyarakat. Banyak SMK kita yang memiliki hotel-hotel mini. Mulai dari Papua hingga Aceh itu terdapat hotel-hotel mini, terutama mereka yang berasal dari bidang bisnis dan pariwisata. Mereka mengelola sendiri. Ada juga yang unit produksinya mengelola spare part, merakit komputer, merakit LCD, ada juga yang di bidang agronomi atau penanamannya, maupun pasca panennya, sampai teknologi. Bagaimana packaging hingga pemasaran. Itu dilakukan.  Jadi, kita mempunyai tantangan yang cukup berat untuk membuat  pendidikan SMK itu menjadi bermutu. Ketiga, masuk Sekolah Menengah Atas (SMA). Jadi, dengan asumsi bahwa mereka akan menjadi mahasiswa, baik di berbagai  sekolah tinggi, universitas, atau pun institut.

(K) : Artinya, ke depan akan lebih banyak mereka yang masuk SMK?

(F) : Itu tergantung pasar. Namun, intensinya harus lebih besar SMK, dibandingkan dengan mereka yang sekolah umum. Bagi mereka yang sekolah umum yang secara akademik, mereka harus difasilitasi untuk masuk ke perguruan tinggi sehingga menjadi sarjana-sarjana atau pasca sarjana. Sementara mereka yang praktik dan ingin bekerja, mereka mempunyai pengalaman dan ilmu yang cukup. Lulusan SMK pun jika sudah bekerja, mereka dapat melanjutkan ke politeknik. Jika mereka lulus tes dalam penerimaan mahasiswa baru, mereka boleh juga masuk ke sekolah tinggi, universitas, atau institut.

(K) : Seperti apa kira-kira manusia Indonesia 2045 itu?

(F) : Ya, tentu saja manusia yang berkualitas yang mampu bersaing di tingkat internasional.  Jadi, Indonesia akan menjadi negara yang sangat diperhitungkan di dunia.