Mochtar Buchori : “Educational Dignity” dan “Educational Road Map”

Teman saya, Oyos Saroso HN, wartawan The Jakarta Post, Bandarlampung, menulis di status facebook-nya : “Innalillahi wa innaillaihi roji’un. Turut berduka atas wafatnya tokoh pendidikan kita, Prof Dr Mochtar Buchori, (85 tahun), Minggu malam (9/10) pkl 19.30…”

Saya  memang kehilangan dengan tokoh pendidikan Indonesia itu. Lelaki kelahiran Yogyakarta, 9 Desember 1926 itu  yang dikenal sebagai penulis yang  kritis dan produktif . Saya hanya mengenal melalui buku-buku dan artikel-artikelnya tentang pendidikan. Salah satu karyanya adalah Evolusi Pendidikan di Indonesia Dari Kweekschool sampai ke IKIP: 1852-1998.

Alumnus Harvard University, Amerika Serikat, itu pernah menjabat sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta, Pembantu Rektor Bidang Akademis IKIP Bandung, Direktur Pusat Latihan Penelitian Ilmu-ilmu Sosial Fakultas Ilmu-ilmu Sosial Universitas Indonesia.

Di antara sejumlah tokoh pendidikan nasional Mochtar Buchori merupakan pendidik yang sangat concern tentang Taman Siswa dan Ki Hadjar Dewantara. Padahal, ia bukan dari keluarga Perguruan Taman Siswa. Namun, ia bukan mengulang kutipan kata-kata Ki Hadjar Dewantara, tetapi menangkap semangatnya. “Kita jangan terseret arus global sehingga hanya menjadi kuli di antara bangsa-bangsa atau bangsa yang terdiri dari kuli. Kita harus sadar siapa kita dan mau ke mana agar optimal dalam pembangunan.”

Saya juga masih ingat dengan salah satu tulisan Mochtar Buchori tentang “Taman Siswa dan Pendidikan Kita” yang pernah dimuat harian Kompas pada Maret 2007 lalu. Dalam tulisannya itu, ia mempertanyakan, apakah yang dapat disumbangkan oleh Taman Siswa untuk ikut mengarahkan proses transformasi pendidikan Indonesia yang kini sedang berlangsung?

Ada dua hal yang mendorong ia mengajukan pertanyaan itu. Pertama, karena Taman Siswa mewarisi kekuatan kultural yang amat besar, yang telah berhasil melahirkan sistem pendidikan yang benar-benar berwatak nasional. Menurut Mochtar Buchori, sistem itu  mampu bertahan dalam masyarakat Indonesia yang telah mengalami berbagai perubahan yang bersifat fundamental dan transformatif.

Kedua, karena dewasa ini sistem pendidikan Indonesia, dalam pengamatan Mochtar Buchori, sedang mengalami kebingungan. Hiruk-pikuk sekitar ujian nasional (UN) hanya merupakan riak kecil dari kebingungan pendidikan. Gejala kebingungan lebih besar tercermin pada masalah “pendidikan alternatif”. Di satu pihak ada beberapa kelompok di masyarakat yang dengan keterbatasannya berusaha memberikan pendidikan kepada anak-anak yang tidak mampu. Di pihak lain, ada pemerintah yang tampaknya mempersulit kehadiran lembaga-lembaga “pendidikan alternatif” itu.

Lalu, bagaimana sikap bangsa kita terhadap masalah anak-anak yang benar-benar tidak mampu? Kita bingung menghadapi masalah ini.

Visi Ki Hadjar

Jika visi dan keberanian besar yang telah melahirkan Perguruan Taman Siswa masih ada sisanya, tentu ada sesuatu yang besar yang dapat disumbangkan Taman Siswa untuk mengatasi kebingungan besar yang sedang kita alami dalam mengarahkan pendidikan Indonesia di masa depan. Itu harapan Mochtar Buchori.

Dalam berharap ini, beberapa sketsa tentang kebesaran visi serta keberanian politik Ki Hadjar Dewantara mengemuka. Ketika Ki Hadjar menyatakan anak-anak Indonesia harus dididik dalam suatu sistem pendidikan yang berakar pada kebudayaan sendiri, bukan pendidikan yang berakar pada kebudayaan Belanda, maka pandangan ini sungguh merupakan suatu ledakan politik yang dahsyat saat itu.

Ketika Pemerintah Hindia Belanda menyatakan di kalangan penduduk Indonesia terlihat adanya kehausan yang amat besar akan kemampuan berbahasa Belanda, dan saat sebagian politisi Indonesia menekankan betapa pentingnya pengetahuan modern yang harus diperoleh melalui pendidikan Belanda, saat itu Ki Hadjar menekankan pandangan sebaliknya.

Modernitas tidak hanya dapat diambil dari Barat dan melalui pendidikan Belanda, tetapi juga dapat diambil dari kebudayaan besar lain, melalui sistem pendidikan yang bisa tumbuh di bumi kultural sendiri. Pandangan ini didukung Dr Soetomo dari Parindra (Partai Indonesia Raya), yang juga menganjurkan dilakukannya reorientasi dalam pengembangan sistem pendidikan Indonesia, antara lain dengan melihat ke Jepang dan Turki.

Menurut Mochtar Buchori, visi besar itu dilanjutkan dengan pendirian Perguruan Taman Siswa yang tidak mau menerima subsidi dari Pemerintah Hindia Belanda untuk menopang kehidupannya. Juga sikap Taman Siswa terhadap ijazah, mencerminkan keberanian politik yang besar. Taman Siswa tidak membutuhkan ijazah negeri yang dikeluarkan Pemerintah Hindia Belanda. Taman Siswa mengeluarkan ijazah sendiri yang berlaku di semua lingkungan Taman Siswa dan masyarakat yang memiliki sikap politik yang sama dengan Taman Siswa. Jika ada murid Taman Siswa yang ingin memiliki ijazah negeri, itu merupakan urusan pribadi murid itu.

Di Taman Siswa, murid dibesarkan dengan pandangan, orang Indonesia tidak harus memiliki ijazah negeri untuk dapat hidup di negerinya sendiri. Kita tidak harus menjadi pegawai Pemerintah Kolonial Hindia Belanda untuk dapat hidup secara layak.

Saat itu Mochtar Buchori murid sebuah sekolah Muhammadiyah yang tidak disubsidi. Suasana yang amat dominan di sekolah ialah bagaimana caranya meningkatkan mutu pendidikan berdasar program pemerintah agar sekolah dipandang layak mendapat subsidi Pemerintah Hindia Belanda. Kemudian di sekolahnya selalu ditekankan, betapa pentingnya memiliki ijazah negeri dengan jalan ikut mengikuti ujian negara (staatsexamen) sebagai peserta ujian dari luar (extranea). Hanya dengan ijazah negeri kami akan diterima di sekolah-sekolah yang menjanjikan masa depan yang baik.

Pikiran Mohammad Said

Sungguh besar perbedaan suasana antara di Taman Siswa dan sekolahnya. Anehnya, saat itu, ia merasa lebih mentereng sebagai siswa Muhammadiyah tak bersubsidi daripada teman-teman murid Taman Siswa. Dalam kesadaran politik, rasa nasionalismenya  tak lebih rendah daripada yang diperlihatkan teman-teman dari Taman Siswa. Dalam penguasaan bahasa Belanda Mochtar Buchori merasa lebih baik. Kemampuan bahasa Belanda kebanyakan teman-temannya dari Taman Siswa plegak-pleguk, tertatih-tatih.

Pandangan dan sikap pribadi Mochtar Buchori terhadap Taman Siswa pada dasarnya tidak berubah, sampai  Mas Koko--begitu ia akrab menyapa Soedjatmoko--memperkenalkannya kepada Mohammad Said. Di situ ia lihat kebesaran semangat Taman Siswa memancar dari pikiran-pikiran Mohammad Said.

Pertemuan  bertiga itu berlangsung berulang-ulang dan selalu di rumah Soedjatmoko. Melalui diskusi-diskusi, ia mulai mengenali pola-pola pikir Mohammad Said tentang pendidikan Indonesia. Baru kemudian ia sadar, aneka pertemuan itu rupanya sengaja dirancang Bung Koko untuk mempertemukan Mochtar Buchori sebagai seorang novice dalam pendidikan dengan veteran yang telah bertahun-tahun menggeluti masalah pendidikan Indonesia.

Mochtar Buchori mengatakan banyak belajar dari Mohammad Said. Misalnya, bagaimana menghadapi tekanan politik untuk mempertahankan otonomi dalam menyelenggarakan pendidikan; bagaimana menarik garis pemisah antara sikap politik dan sikap kultural; dan bagaimana menerjemahkan sikap ini dalam praktik pendidikan. Dan yang amat penting bagi Buchori, bagaimana menegakkan keanggunan pendidikan (educational dignity) dalam keterbatasan sarana. Berbagai pertemuan Mochtar Buchori dengan Mohammad Said terjadi antara tahun 1963-1965, tahun-tahun terakhir pemerintahan Bung Karno.

Ketika Mohammad Said diangkat sebagai Menteri Pendidikan dalam pemerintahan Presiden Soeharto—hanya selama tiga bulan—suatu hari di depan kantor Kementerian PPK terjadi demonstrasi pelajar yang mau “mengganyang” Soekarnoisme. Mohammad Said keluar dari kantor, menghadapi para pelajar seorang diri, dan berteriak, “Ya, saya soekarnoist. Kalian mau apa?” Demonstrasi pun bubar. Bagi Buchori, episode ini menunjukkan betapa besarnya keberanian politik Mohammad Said sebagai seorang pribadi Taman Siswa.

Tiga Kebingungan

Dalam pandangan Mochtar Buchori, kebingungan pendidikan kita kini merupakan akibat kebingungan politik. Kedua kebingungan itu lahir dari kebingungan kultural. Tiga jenis kebingungan ini letaknya berbeda-beda dalam ruang kehidupan kita. Kebingungan politik merupakan masalah hilir, masalah yang kini terjadi dan harus segera diselesaikan. Sumbernya adalah kebingungan kultural merupakan masalah hulu, yang cara penanganannya harus berbeda dari penanganan masalah hilir.

Intinya, kita harus berani memutuskan, kita akan menjadi bangsa yang bagaimana? Kita akan membentuk negara dan masyarakat yang bagaimana? Jika sudah memutuskan, kita mulai melakukan langkah-langkah yang secara programatik menuju sasaran tadi.

Kita, para penyangga pendidikan, kata Mochtar Buchori, adalah pemain-pemain kehidupan yang bekerja di bagian hulu. Kita masing-masing harus menentukan, ingin menjadi bangsa yang bagaimana dan ingin menegakkan kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang bagaimana. Ini harus merupakan keputusan pendidikan yang harus diambil, bukan sesuatu yang didiktekan oleh para pemain di hilir, yaitu politisi.

Bagi Mochtar Buchori, alangkah indahnya jika Taman Siswa sebagai pewaris kekuatan kultural yang besar dalam pendidikan dapat menunjukkan peta perjalanan (educational road map) yang dapat ditempuh bersama untuk mengantar generasi muda ke suatu kehidupan yang lebih santun, lebih cerdas, dan lebih manusiawi daripada apa yang kita jalani bersama kini.

Selamat jalan Pak Mochtar Buchori!

Karangmulya

KARANGMULYA adalah sebuah desa kecil yang terletak di Kecamatan Karang Tengah, Tangerang, Banten. Wilayah itu dihuni 17 ribu orang berdasarkan Sensus Penduduk 2010. Namun, menurut pendataan yang dilakukan pihak kelurahan sendiri penduduk desa itu berjumlah 14 ribu per Agustus 2011. Dengan komposisi  jumlah penduduk laki-laki dan perempuan yang berimbang. Sementara jumlah pemilih untuk Pemilihan Gubernur Banten pada 22 Oktober 200 mendatang berjumlah 10.890-an orang.

Sebagian besar penduduk Karangmulya  berprofesi sebagai petani tanaman hias. Mulai dari soka, kamboja, pucuk merah, jambe, serta aneka tanaman lainnya. Ada juga yang berprofesi sebagai guru ngaji, guru, pegawai negeri sipil, anggota DPRD, dan sebagainya.

Dari  217 hektare, Karangmulya terdiri atas 13 Rukun Warga (RW) dan 58 Rukun Tetangga (RT).  Dari 13 RW yang ada,  di empat  RT terdapat beberapa perumahan, yaitu ; Villa Meruya, Bumi Permata Indah, Metro Permata I dan II, dua perumahan departemen,  Departemen Dalam Negeri (DDN) dan Departemen Kehutanan, serta Perumahan Unilever.

Soal nama Karangmulya dipungut karena terdapat batu berbentuk karang yang berada di tengah persawahan kala itu. Persisnya terletak di Kavling Departemen Dalam Negeri (DDN). Sementara itu, penempatan kata “mulya” setelah kata “karang” karena di daerah itu  terdapat banyak alim ulama atau orang-orang yang dimuliakan. Versi lain menyebutkan desa itu awalnya dinamakan “Karangantu” karena banyak orang meninggal akibat peristiwa kriminal yang dibuang ke  Kali Centiga yang mengalir dari Karangmulya hingga ke Kali Angke di Parung Jaya.

Lokasi Karangmulya dibatasi oleh lima kelurahan. Di sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Kembangan Selatan. Di selatan dibatasi Kelurahan Karang Timur, di barat dibatasi kelurahan Parung Jaya dan Pondok Pucung, sedangkan di sebelah timur dibatasi Kelurahan Meruya Utara dan Meruya Selatan.

Sejak pemekaran hingga kini sudah tujuh orang yang menjabat sebagai Lurah Karangmulya. Mereka adalah H. Rauf Mukli, H. Sukanta, Asman Abdullah, H. Muhammad Natsir Sidik, H. Syarifuddin,  Mauludin Supakat. Sementara itu wakilnya adalah Nasan Musa dan Supangat. Dua orang dari mereka diganti akibat meninggal dunia dan stroke, yaitu ;  H. Muhammad Natsir Sidik dan H. Syarifuddin.

 

Berdasarkan Pemilu 2009, ada lima besar partai yang meraih suara signifikan di kelurahan tersebut ; Demokrat, Golkar, PDI-P, PAN, dan PPP. Di luar itu, terdapat organisasi sosial  dan keagamaan, seperti Forkabi, pesantren, majelis taklim, masjid, dan musala.

Di kawasan ini terdapat banyak jalan yang menggunakan nama orang atau tokoh masyarakat sekitar. Seperti Jalan H. Salip, H. Zakaria,  Daud, H. Samad, Minan Japu, H. Sumin, H. Berit, Abdullah, H. Daih, H. Preman, dan H. Naim, serta satu jalan   provinsi yang bernama Jalan Raden Saleh.

“Urusan penamaan jalan yang ada itu resmi usulan dari warga. Penamaan jalan itu juga karena saat itu banyak keluarga atau keturunan mereka  yang tinggal di lokasi  jalan tersebut. Umumnya, mereka berasal dari keluarga berada,” kata Muhammad Saman.

Saman merupakan satu dari 17 ribu penduduk yang tinggal di Karangmulya.

Wajahnya terlihat letih. Jaket kulit hitam membalut tubuhnya yang agak gemuk. Mengenakan sarung warna hitam, ia duduk bersila di atas kursi didamping kawannya, Hamdani, 38 tahun. Cuaca dingin membekap kawasan Vila Sakina, Hangjawar, Cipanas, Jawa Barat, awal September 2011. “Saya masuk angin sejak kemarin. Cuaca mulai dingin,” terangnya sambil menarik kerah jaket.

Saman merupakan tenaga kerja sukarela (TKS) pada Kasie Pemerintahan Kelurahan Karangmulya. Ia bekerja sejak tahun 1996, tapi hingga kini masih berstatus  TKS, bersama enam rekannya. Ia mengatakan sempat dijanjikan menjadi PNS pada 2010 lalu oleh Walikota Tangerang Wahidin Halim dan sudah didata Badan Kepegawaian Nasional melalui Badan Kepegawaian Daerah Kota Tangerang.  “Namun, hingga saat ini realisasi itu belum terlaksana,” keluh Saman.

“Sampai kapan saya harus menunggu?”